Ancaman Virus Nipah Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan, Penguatan Regulasi, dan Surveilans Berbasis Masyarakat
Mediakawasan.id, Jakarta – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional menyusul merebaknya kembali kasus infeksi virus Nipah di sejumlah negara. Penyakit zoonotik dengan tingkat kematian tinggi ini menunjukkan bahwa ancaman pandemi berikutnya bisa muncul kapan saja, dan Indonesia harus memperkuat sistem pencegahan sebelum terjadi transmisi luas.
Mohammad Ainul Maruf, pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan dari RUKKI, menekankan bahwa respons terhadap ancaman Nipah tidak boleh bersifat reaktif semata. “Kita belajar dari COVID-19 bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berakibat fatal. Kerangka International Health Regulations (IHR) yang telah diperbarui menekankan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Artinya, kesiapsiagaan bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, hingga pemerintah daerah dan komunitas,” jelasnya.
Virus Nipah dikenal dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar buah, serta berpotensi menular antarmanusia. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan interaksi manusia–hewan yang semakin intens, risiko penyebaran lintas wilayah menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan kesehatan global.
RUKKI menyambut baik terbitnya Permenkes terbaru tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Permenkes No. 1 Tahun 2026) sebagai langkah penting memperkuat fondasi kesiapsiagaan nasional, karena regulasi ini telah menegaskan kewajiban sistem kewaspadaan dini berbasis risiko, penguatan surveilans termasuk penyakit zoonotik, peningkatan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, sistem pelaporan terintegrasi, serta penyusunan rencana kontingensi dan mekanisme respons darurat hingga tingkat daerah; namun, manfaat kebijakan ini hanya akan nyata jika pemerintah memastikan implementasi yang konsisten, pendanaan memadai, dan koordinasi lintas sektor yang efektif, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam kerangka International Health Regulations (IHR) untuk melindungi masyarakat dari ancaman kedaruratan kesehatan di masa depan.
“Pendekatan keamanan kesehatan hari ini menuntut sistem yang mampu mendeteksi sinyal wabah sedini mungkin, bahkan sebelum lonjakan kasus terjadi. Itu berarti kita membutuhkan sistem surveilans yang tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, tetapi juga berbasis masyarakat,” tambah Maruf.
Surveilans berbasis masyarakat (community-based surveillance) memungkinkan deteksi dini melalui keterlibatan kader kesehatan, tenaga kesehatan primer, hingga jejaring komunitas lokal. Namun, pendekatan ini harus ditopang oleh sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, real-time, dan inklusif. Tanpa dukungan teknologi dan tata kelola data yang baik, laporan dari lapangan tidak akan cepat diterjemahkan menjadi respons kebijakan.
RUKKI juga menekankan pentingnya komunikasi risiko yang transparan dan berbasis bukti untuk mencegah kepanikan maupun misinformasi. “Pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Pemerintah perlu memastikan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Maruf.
Tuntutan RUKKI kepada Pemerintah
Menanggapi ancaman virus Nipah dan potensi wabah penyakit menular baru lainnya, RUKKI mendesak pemerintah untuk:
- Memastikan implementasi penuh Permenkes tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan dengan menempatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama sistem kewaspadaan dini, deteksi berbasis risiko, dan respons awal terhadap penyakit emerging dan zoonotik.
- Membangun sistem surveilans terpadu lintas sektor, yang menghubungkan data kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan faktor lingkungan, serta memperkuat surveilans berbasis masyarakat melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan real-time.
- Memperkuat kapasitas laboratorium dan jejaring rujukan secara terkoordinasi, termasuk kejelasan alur pelaporan dan pembagian peran antara fasilitas layanan kesehatan, dinas kesehatan, laboratorium veteriner, dan otoritas terkait lainnya.
- Memastikan komunikasi risiko yang terpadu antar sektor, agar informasi kepada publik konsisten, berbasis bukti, dan tidak tumpang tindih, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.
RUKKI menegaskan bahwa investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan jauh lebih efektif dan berbiaya rendah dibandingkan penanganan krisis saat wabah sudah meluas. Ancaman Nipah harus menjadi peringatan dini bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan dan keamanan kesehatan nasional secara menyeluruh. (Red/rlls)
